Syarat Remisi

REMISI adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.

I. DASAR HUKUM

  1. Keptusan Presiden Nomor 174 tahun 1999
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
  4. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018

II. Jenis – Jenis REMISI :

  1. Remisi Umum adalah remisi yang diberikan pada saat hari proklamasi kemerdekaan indonesia yaitu tanggal 17 agustus
  2. Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan (Idul Fitri, Natal, Waisak, Imlek, Nyepi)
  3. Remisi Tambahan adalah Remisi yang diberikan narapidana tersebut telah berbuat jasa kepada negara
  4. Remisi dasawarsa adalah remisi yang diberikan bagi narapidana dan anak yang berikan setiap 10 tahun hari peringatan kemerdekaan republik indonesia (2005, 2015, 2025, 2035 dst)
  5. Remisi Kepentingan Kemanusiaan adalah Remisi diberikan kepada narapidana dan anak karena pertimbangan kemanusiaan (Remisi Sakit Berkepanjangan, Remisi Lanjut Usian dan Remisi Hari Anak Nasional)

III. Besaran Peroleh Remisi

A. Remisi Umum

  1. Pada tahun pertama diberikan remisi sebesar 1 bulan bagi narapidana yang telah menjalani 6 sampai 12 bulan, sedangkan narapidana yang menjalani 12 bulan atau lebih mendapat remisi sebesar 2 bulan
  2. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 bulan
  3. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 bulan
  4. Pada tahun keempat dan kelima diberikan 5 bulan
  5. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan 6 bulan.

B. Remisi Khusus

  1. Pada tahun pertama diberikan remisi sebesar 15 hari bagi narapidana yang telah menjalani 6 sampai 12 bulan, sedangkan narapidana yang menjalani 12 bulan atau lebih mendapat remisi sebesar 1 bulan
  2. Pada tahun kedua dan ketiga diberikan remisi 1 bulan
  3. Pada tahun keempat dan kelima diberikan remisi 1 bulan 15 hari
  4. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan 2 bulan.

C. Remisi Tambahan

  1. 1/2 (setengah) dan Remisi Umum tahun bemrjalan bagi yang berjasa bagi negara dan perbuataan bermanfaat (contoh donor darah)
  2. 1/3 (sepertiga) dari Remisi Umum tahun berjalan bagu yang membantu kegiatan pembinaan sebagai pemuka/pemuka agama, keamanan dll.

D. Remisi Dasawarsa

  1. Remisi dasawarsa tidak diberikan kepada terpidana/narapidana hukuman mati, narapidana seumur hidup yang belum pernah dirubah menjadi hukuman sementara dan Narapidana yang sedang melarikan diri. Remisi dasawarsa diberikan 1/12 ( seperdua belas) dari pidana pokok dengan ketentuan maksimal 3 bulan.
  2. Khusus tindak pidana terkait Pasal 34 Ayat (3) PP No. 28 Tahun 2006 dan Pasal 34A Ayat (1) PP 99 yang ditahun 2015 sudah pernah memperoleh Remisi, remisi dasawarsa 2015 Sdapat diberikan dengan penerbitan surat keputusan oleh Kepala Kantor Wilayah.

E. Remisi Kepentingan Kemanusiaan

Remisi Sakit Berkepanjangan, Lanjut Usia, dan Anak Nasional diberikan sebesar usulan remisi umum pada tahun berjalan.

IV. Syarat Pemberian Remisi

A. Syarat Substantif

  1. Berkelakuan Baik;
  2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan;
  3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi;
  4. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

2. Syarat Administratif

  1. Fotocopi Kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
  2. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti atau denda;
  3. Surat tidak sedang menjalani kurungan pengganti atau denda;
  4. Surat tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas;
  5. Salinan Register F;
  6. Salinan Daftar Perubahan;
  7. Laporan Perkembangan Pembinaan.

V. Tata Cara Pemberian Remisi

  1. Pemberian Remisi dilakukan melalui Sistem Database Pemasyarakatan;
  2. Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan pengusulan remisi;
  3. Kepala Kantor Wilayah melakukan verfikasi terhadap pengusulan Remisi;
  4. Hasil Verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  5. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap pengusulan remisi;
  6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan Keputusan Pemberian Remisi;
  7. Keputusan Pemberian remisi dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

VI. Kategori Remisi

A. Kategori Remisi Normal

  1. Narapidana yang dipidana berdasarkan KUHP, kecuali pasal tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;
  2. Narapidana Kasus Narkotika yang dipidana kurang dari 5 tahun;
  3. Narapidana yang tidak terkait dengan terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
  4. Narapidana terkait Money loundering, Trafficking, Illegal Logging, dan Kejahatan transnasional terorganisasi laiinya yang memiliki surat Keterangan Bukan Pelaku Utama dari Instansi yang melakukan Penuntutan;
  5. Terkait Money loundering, Trafficking, Illegal Logging, dan Kejahatan transnasional terorganisasi laiinya yang surat permintaan Pelaku Utama/bukan pelaku utama tidak dijawab lebih dari 12 hari kerja oleh instansi yang melakukan penuntutan.

B. Kategori Remisi PP 28

  1. Narapidana Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Money Loundering, Trafficking, Illegal Logging, Kejahatan HAM berat, dan kejahatan terhadap Keamanan Negara serta kejahatan transnasional terganisasi lainnnya yang memiliki Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sampai dengan tanggal 12 november 2012
  2. Narapidana kasus narkotika yang dipidana minimal 5 tahun dan memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sampao dengan tanggal 12 november 2012

C. Kategori Remisi PP 99

  1. Narapidana tindak pidana korupsi, Terorisme, Money Loundering, trafficking, Illegal Loging, kejahatan HAM berat dan Kejahatan transnasional teroganisasi lainnya yang memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 november 2012.
  2. Narapidana kasus narkotika yang dipidana minimal 5 tahun dan memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 november 2012.

Khusus Untuk Tindak Pidana Narkotika yang dipidana Lebih dari 5 Tahun, Apabila Surat Permintaan Bersedia Bekerjasama dengan Penegak Hukum untuk membongkar tindak pidana yang dialaminya (Justice Colaborator) tidak ditanggapi selama 12 hari kerja, maka Narapidana Yang Bersangkutan dapat memperoleh Remisi setelah menjalani minimal 1/3 masa Pidana.

Sumber : Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.